perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, tindakan hukumnya bukan atas nama pejabat pusat, tetapi atas nama dirinya sendiri mewakili masyarakat daerah otonom. perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah

tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah . 22 Tahun 1999 dan No. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. 33 OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya proses desentralisasi dan otonomi daerah ini dilengkapi dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda29, maka sempurnalah pilihan desentralisasi dan otonomi daerah yang kita tempuh selama ini. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM. Maka dari itu, desentralisasi dan otonomi daerah dianggap paling cocok guna mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan lebih adil. Tabel 2. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, WewenangPenulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 1 Alasan Desentralisasi 17 2. Artikel ini mencoba untuk mengklarifikasi perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu organisasi, baik dalam bentuk tabel maupun dalam poin. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang. 2. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. As the world’s fourth most populous country with diverse cultures covering a vast geographic area,daerah untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kepentingan politik, proses dan seleksi alamiah bagi anggota legislatif, proses kebijakan (policy process), perencanaan dan pengembangan daerah serta alokasi dan disribusi sumberdaya daerah yang tercermin dalam anggaran daerah, 2. Indonesia menerapkan asas otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri aturan serta perekonomian daerah. Penciptaan dan kekuasaan satuan subnasional. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian daerah otonomi atau otonomi daerah yang berbeda-beda meskipun intinya sama, yaitu pembagian kekuasaan dengan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara. Lalu seperti apakah potret desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia itu? Tentu buku ini akan memberikan penjelasannya. Dikutip kembali oleh M. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat-sifat. kepala wilayah dan kepala daerah otonom, penerapan konsep wilayah adminstrasi, dan keberadaan instansi vertikal sebagai kantor cabang kementerian negara. id - Desentralisasi adalah bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia selain otonomi daerah. Otonomi dijalankan oleh daerah. Masa penjajahan (Belanda dan Jepang), 2. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonomi Baru (DOB). sikap mental dan partisipasi seluruh warga. Otonomi Daerah Menurut Versi UU No. Hal ini hampir serupa dengan otonomi dalam UU 1/1957. tersebut menggambarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan otonomi daerah itu. bahwa Daerah-Daerah itu bersifat otonom atau bersifat Daerah administrasi belaka. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Tulisan sederhana ini mencoba memetakan sekitar wacana desentralisasi atan otonomi daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan yang secara spesifik pembahasan ini akan diarahkan pada sebuah pertanyaan kunci, bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi pendidikandan £^a saja tantangan dan harapan dari penerapan. 4 Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Demokrasi 31 3. 1. INI JAWABAN TERBAIK 👇. UU No. Negara. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. 1. Hlm. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat. Negara. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Secara sepintas terlihat bahwa antara daerah otonom yang ada pada negara unitaris yang menerapkan sistem desentralisasi dengan negara bagian yang ada pada negara serikat, memiliki beberapa persamaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan disamping adanya beberapa perbedaan. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada Analisis belanja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi Daerah seberapa luas. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pusat pemerintahan. Sementara itu, daerah propinsi mendapat kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik yang terbatas dan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada. (Suatu Analisis Akademik dan Empirik Mengenai Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan . Bina Cipta, Bandung. Some of these preconditions, decentralization must be supported by sound. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah. l:ss dalam artikel ini berargumen bahwa dominasi yang dilalcukan negara dalam konteks otonomi bukanlah bagian dari hegemoni negara, tetapi icr€liktya bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Perbedaan utama otonomi daerah dengan desentralisasi dan federasi. Dalam UU No. Liputan6. 1 Otonomi Daerah . Konsep Sentralisasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan: Sistem pemerintahan dapat mengadopsi berbagai kombinasi dari konsep. Dalam rangka desentralisasi daerah otinom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan. Dasar hukum otonomi daerah. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. Poin-poin yang diberikan di bawah ini patut diperhatikan, sejauh menyangkut perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi: Penyatuan kekuasaan dan otoritas, di tangan manajemen tingkat tinggi, dikenal sebagai. Berdasarkan konsep desentralisasi dan atau otonomi daerah di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah wujud kemauan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). 3 Bentuk-bentuk Desentralisasi 26 2. 32/2004 seharusnya lebih leluasa. 25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah. Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi,dekonsentrasi, tugas pembantuan. Daerah provinsi 2. Tulisan sederhana ini mencoba memetakan sekitar wacana desentralisasi atan otonomi daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi pendidikan yang secara spesifik pembahasan ini akan diarahkan pada sebuah pertanyaan kunci, bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi pendidikandan £^a saja tantangan dan harapan dari penerapan. Menurut UU No. Menurut C. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Berikut. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Pada dasarnya ketika itu desentralisasi mempunyai prinsip-prinsip, pertama, kemungkinan membentuk pemerintahan daerah berdasarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perbedaan utama antara otonomi daerah dan daerah otonom, yaitu sebagai berikut:desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabili-tas politik, dan mewujudkan demo-kratisasi sistem pemerintahan di daerah. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Menurut C. Hubungan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah (local ordinace), bukan undang-undang . Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan. Buku ini tentu tidak hanya membahas tentang apa dan bagaimana hakikat desentralisasi tersebut dan jugaSelain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 22 dan 25 Tahun 1999 (sekarang UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah dijabarkan pada Perpres (Peraturan Presiden) N0. ANALISIS MEWUJUDKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Kusnu Goesniadhie S. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Yaitu sebagai berikut: Perbedaan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah Sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada di pusat. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang. Sedangkan daerah otonom adalah daerah dalam suatu negara yang memiliki kewenangan otonom atau bebas dari. Otonomi yang diberikan kepada Daerah adalah otonomi nyata dan seluas-luasnya. 100 juta per desa. Kata Kunci: otonomi, otonomi daerah, desentralisasi, pemerintahan daerah, NKRI. Undang-undang No. Selain itu, otonomi daerah juga berpengaruh terhadap kehidupan atau bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan. 2, Mei 2004 : 175-197 176. Oleh karena itu, menurut Beier dan Ferrazzi menjelaskan bahwa otonomi daerah dan umumnya diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai instrumen yang mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui transfer. Berkaitan dengan keempat kategori desentralisasi yang berbeda-beda, maka Morrison Kewenangan Dekonsentrasi (). Desentralisasi menciptakan daerah otonom. Model ini dengan sedikit perbedaan diistilahkan oleh Jones and Stewart (1983) sebagai coercive model ataupun oleh. Naiknya Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pada tahun 2002 lalu merupakan babak baru bagi kehidupan ekonomi. Asas Desentalisasihubungan pusat dan daerah yang tepat dan dapat menjamin pemerintahan yang efektif. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelanggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). desentralisasi berasal dari sentralisasi. Undang-undang tersebut secara substansial mengubah beberapa paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam UU No. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Desentralisasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, bukan semata-mata berpijak pada perspektif organisasi. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. Adapun sistem pengelolaan pemerintahan ini pernah digunakan di Indonesia sebelum munculnya otonomi daerah. Perbedaan desentralisasi dengan dekonsentrasi. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandungintisari yang dapat dipakai sebagaipedoman pelaksanaan otonomi daerah. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. Berikut bedanya dengan desentralisasi. Jawaban: C. Oleh karena itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Desentralisasi mengacu pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau memisahkan diri. Sesuai dengan UU No. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Kelebihan Asas Desentralisasi. dan UU No. Otonomi daerah adalah dasar pelaksanaan otonomi daerah tertuang di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18 A dan 18 B. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara otonomi daerah adalah pemberian otoritas yang. pengertian dari asas ini sendiri yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah negara kepada pemerintah daerah. Pembentukan DO dan/atau penyerahan urusan dari Pusat ke Daerah Logemann: zelfstanding. Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Asas desentralisasi Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. “Fiscal decentralization has to do with the degree of fiscal autonomy and responsibility given to subnational governments. dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Otonomi daerah di Indonesia digunakan sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Selama ini tuntutan agar urusan pemerintahan sepenuhnya. RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Ketika Orde Baru tumbang, muncul gagasan desentralisasi pemerintahan dengan memberikan banyak. 1. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk dapat mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan juga aspirasi dari. Nilai otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 22/1999 sebagai pengganti UU. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Pada pelajaran PPKn Kelas 10 kurikulum 2013, kita belajar mengenai struktur pemerintahan pusat hingga daerah. Dan subsidi itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan fiscal, agar tidak. Sehubungan dengan itu, UU No 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu: a. UU 18/1965 merupakan arus balik dari kecenderungan sentralisasi menuju ke desentralisasi. Secara umum otonomi daerah dapat. Dengan demikian setalah mempelajari modul 4 ini pembaca diharapkan dapat memahami perkembangan konsep dan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mulai dari: 1. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya otonomi daerah. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam informasi pada sekitar 2016 hanya 20% pemerintah daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah dengan berdampak pada kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang mengatur dan mengurus rumahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2013 • oswar mungkasa. Wilayah atau daerah itu bersifat bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. Berkembangnya sosial budaya. Dipublikasi pada November 4, 2010 oleh hasanara. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Asas Dekonsentrasi. pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesioa melalui teladan positif para elit dan aktor. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (“Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”. Negara kesatuan bertentangan dengan negara federasi. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Meski keduanya sama-sama sebagai sistem pengelolaan pemerintahan, kedua sistem ini tetap memiliki beberapa perbedaan, Adjarian. Menurut Rondinelli, Nellis dan Chema desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam2/9. Bedanya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Abstract. Dalam hal ini, pemerintah melalui UU No. daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Diane Prihastuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Email: [email protected] - Otonomi daerah pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hanya dalam Penjelasan disebutkan bahwa “daerah-daerah itu bersifat otonom (streek and locale. A. See Full PDFDownload PDF. mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah (Shah, 1998 dalam Alisyahbana,. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal? Definisi PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau Negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang. Palangka Raya (28/04/2022) – Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Daerah dan Perbandingan Pemerintahan Daerah. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. 2. Bagi bangsa dan bernegara hukum teramat penting, karena hukum menjadi acuan utama dalam penyelenggaaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat merupakan landasan dasar dan pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan. 23. untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyat dalam kerangka. Secara umum, pembahasan terbagi dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu menyajikan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dan pencapaiannya, untuk. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (wa laupun terbatas. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. Bentuk aplikasi Desentralisasi = Otonomi. Dengan begitu, suatu daerah dapat menjalankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrk umJorong agar rakyat setia kepada negara,. KATA KUNCI: Harmonisasi, Kewenangan, Pemerintah Pusat Daerah PENDAHULUAN Kebijakan desentralisasi dengan. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dalam implementasinya dipengaruhi tingkat demokrasi lokal. Mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau memisahkan diri.